Aturan Baru: Sertifikasi CPOB dan CDOB Kini Diatur Ulang BPOM
BPOM resmi menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik. Peraturan ini ditetapkan Kepala BPOM Taruna Ikrar pada 3 September 2026 dan diundangkan pada 29 September 2026 (Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 678). Peraturan ini menggantikan dua aturan lama sekaligus: Peraturan Kepala BPOM No. HK.04.1.33.12.11.09937 Tahun 2011 tentang Tata Cara Sertifikasi CPOB, dan Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB. Peraturan ini juga mencabut sebagian Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2025 tentang Standar CDOB, khususnya bagian yang mengatur pembuktian penerapan standar CDOB melalui Sertifikat CDOB.
Sejak Kapan Berlaku?
Sesuai Pasal 99, peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 29 September 2026.
Siapa yang Terdampak?
Bab III peraturan ini mengatur sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) — bagian paling relevan bagi industri distribusi farmasi. Pasal 62 menegaskan bahwa yang wajib menerapkan standar CDOB adalah:
- PBF, PBF Cabang, PBF Bahan Obat, dan PBF Bahan Obat Cabang;
- PSE/PPMSE (Penyelenggara Sistem Elektronik/Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik untuk distribusi obat — ini ketentuan baru yang pertama kali diatur;
- Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian berupa gudang farmasi milik pemerintah pusat/TNI/Polri, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD.
Dokumen ini tidak secara spesifik menyebut apotek atau klinik sebagai subjek wajib Sertifikat CDOB. Namun apotek dan klinik tetap relevan secara tidak langsung sebagai pihak yang bertransaksi dengan PBF dan platform distribusi, sehingga perlu memastikan mitra pengadaan obatnya sudah/akan bersertifikat CDOB sesuai ketentuan ini.
Poin Penting yang Perlu Diperhatikan
| Topik | Ketentuan |
|---|---|
| Tenggat Sertifikat CDOB untuk PBF baru | Paling lambat 12 bulan sejak izin PBF diterbitkan (Pasal 65 ayat 3) |
| Batas pengajuan permohonan | Paling lambat 6 bulan sejak izin PBF terbit (Pasal 65 ayat 4) |
| Verifikasi awal permohonan | Maksimal 5 hari kerja (Pasal 66 ayat 4) |
| Kelengkapan dokumen | Pemohon diberi 20 hari untuk melengkapi jika belum lengkap (Pasal 70 ayat 2) |
| Pembayaran PNBP | Maksimal 7 hari kalender sejak surat perintah bayar terbit, tidak dapat ditarik kembali (Pasal 71) |
| CAPA bila ada temuan inspeksi | Tahap I dan II, masing-masing maksimal 40 hari (Pasal 72) |
| Masa berlaku Sertifikat CDOB | Paling lama 5 tahun selama masih beroperasi dan memenuhi standar (Pasal 92 ayat 1) |
| Masa transisi Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian | 5 tahun (nasional/provinsi) atau 7 tahun (kabupaten/kota) sejak diundangkan (Pasal 97 ayat 8–9) |
Konsekuensi Jika Tidak Dipenuhi
Pasal 73 ayat (3) menyebutkan permohonan sertifikasi bisa ditolak bila tidak memenuhi standar CDOB, tidak menyampaikan CAPA tepat waktu, dokumen tidak sesuai, atau sedang terkena sanksi administratif. Akibatnya, pelaku usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran obat, dan biaya yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan (Pasal 73 ayat 4). Selain itu, Pasal 95–96 mengatur sanksi administratif berjenjang atas pelanggaran kewajiban sertifikat CDOB (termasuk Pasal 63), mulai dari peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, penutupan akses pengajuan perizinan berusaha, pembekuan sertifikat, hingga pencabutan sertifikat — semuanya dikenakan oleh Kepala BPOM.
Apa yang Perlu Disiapkan?
- PBF/PBF Cabang/PBF Bahan Obat/PBF Bahan Obat Cabang yang baru memperoleh izin: catat tenggat 6 bulan untuk mengajukan permohonan dan 12 bulan untuk mengantongi Sertifikat CDOB.
- Pelaku usaha yang mengoperasikan platform digital (PSE/PPMSE) untuk distribusi obat: mulai menyiapkan pemenuhan standar CDOB karena kini menjadi subjek wajib sertifikasi, bukan lagi hanya PBF konvensional.
- Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian pemerintah/TNI/Polri/pemda/BUMN/BUMD: manfaatkan masa transisi 5–7 tahun untuk menyesuaikan diri.
- Apotek/klinik: pastikan mitra distribusi (PBF maupun platform digital) memiliki Sertifikat CDOB yang masih berlaku, sebagai bagian dari kehati-hatian dalam rantai pasok obat — meski dokumen ini tidak menjelaskan kewajiban langsung bagi apotek/klinik.
- Siapkan dokumen administratif dan kesiapan inspeksi lebih awal, mengingat proses sertifikasi elektronik memiliki rangkaian tenggat ketat (verifikasi, kelengkapan dokumen, pembayaran PNBP, hingga CAPA).
Sumber
Tulisan ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Rujuk dokumen resmi untuk kepastian.