Latar Belakang
Pada 3 September 2026, Kepala BPOM Taruna Ikrar menetapkan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2026, yang kemudian diundangkan pada 29 September 2026 (Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 678). Peraturan ini terdiri dari 99 Pasal, 7 Bab, dan lampiran teknis setebal 52 halaman. Dalam bagian Menimbang huruf a–d, BPOM menyebutkan perlunya kepastian hukum atas tata cara sertifikasi agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk mewujudkan itu, peraturan ini sekaligus mengganti dua aturan lama: Peraturan Kepala BPOM No. HK.04.1.33.12.11.09937 Tahun 2011 tentang Tata Cara Sertifikasi CPOB, dan Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB. Selain itu, sebagian Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2025 tentang Standar CDOB turut dicabut — khususnya bagian yang mengatur pembuktian penerapan standar CDOB oleh Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian melalui Sertifikat CDOB (Pasal 98).
Dasar Hukum
- Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik
- Peraturan Kepala BPOM No. HK.04.1.33.12.11.09937 Tahun 2011 tentang Tata Cara Sertifikasi CPOB (dicabut)
- Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB (dicabut)
- Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2025 tentang Standar CDOB (dicabut sebagian, khusus Pasal mengenai pembuktian penerapan standar CDOB melalui Sertifikat CDOB)
Apa yang Berubah: Siapa Saja yang Wajib Bersertifikat CDOB
Bab III Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2026 mengatur sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik), berbeda dengan Bab II yang khusus mengatur sertifikasi CPOB untuk Industri Farmasi dan sarana pembuat obat/bahan obat. Bagi PBF dan apotek/klinik yang bertransaksi dengan distributor, Bab III inilah yang paling relevan untuk dipahami.
Pasal 62 menegaskan bahwa Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian — termasuk gudang farmasi milik pemerintah pusat/TNI/Polri, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD — wajib menerapkan standar CDOB dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat.
Yang menarik, cakupan "Pelaku Usaha" dalam Pasal 62 ayat (2) kini diperluas. Selain PBF, PBF Cabang, PBF Bahan Obat, dan PBF Bahan Obat Cabang, huruf e menambahkan pihak baru: Penyelenggara Sistem Elektronik/Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSE/PPMSE) yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik untuk distribusi obat. Ini adalah langkah pertama BPOM yang secara eksplisit menyasar platform digital distribusi obat agar turut bersertifikat CDOB, bukan hanya pelaku distribusi konvensional.
Tenggat Waktu yang Wajib Dicatat
Pasal 63 menyebutkan Sertifikat CDOB wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan operasional. Khusus bagi PBF/PBF Cabang/PBF Bahan Obat/PBF Bahan Obat Cabang yang baru mendapat izin, Peraturan ini memberi batas waktu yang tegas:
| Tahapan | Batas Waktu | Dasar Pasal |
|---|---|---|
| Pengajuan permohonan Sertifikat CDOB | Maksimal 6 bulan sejak izin PBF terbit | Pasal 65 ayat (4) |
| Sertifikat CDOB harus sudah terbit/terpenuhi | Maksimal 12 bulan sejak izin PBF terbit | Pasal 65 ayat (3) |
| Verifikasi awal kelengkapan permohonan | Maksimal 5 hari kerja | Pasal 66 ayat (4) |
| Melengkapi dokumen bila dinyatakan belum lengkap | 20 hari | Pasal 70 ayat (2) |
| Pembayaran PNBP sejak surat perintah bayar terbit | Maksimal 7 hari kalender | Pasal 71 |
| CAPA tahap I dan tahap II (jika ada temuan inspeksi) | Masing-masing maksimal 40 hari | Pasal 72 |
Perlu diperhatikan, biaya PNBP yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali (Pasal 71), termasuk bila permohonan akhirnya ditolak (Pasal 73 ayat 4). Permohonan dapat ditolak bila pelaku usaha tidak memenuhi standar CDOB, tidak menyampaikan CAPA tepat waktu, menyampaikan dokumen tidak sesuai, atau sedang terkena sanksi administratif (Pasal 73 ayat 3). Akibat penolakan, pelaku usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran obat.
Masa Berlaku dan Kewajiban Pengembalian Sertifikat
Baik Sertifikat CPOB maupun Sertifikat CDOB berlaku paling lama 5 tahun, selama pelaku usaha masih beroperasi dan memenuhi standar (Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 92 ayat 1). Saat pelaku usaha berhenti beroperasi, Sertifikat CDOB wajib dikembalikan ke BPOM. PBF Cabang/PBF Bahan Obat Cabang mengembalikan sisa obat ke PBF pusat, sementara PBF/PBF Bahan Obat mengembalikan obat ke pemasok atau memusnahkannya sesuai ketentuan (Pasal 93).
Sanksi Administratif
Pasal 95–96 mengatur sanksi berjenjang bagi pelanggaran kewajiban sertifikasi, termasuk pelanggaran Pasal 63 ayat (1) huruf a–b dan ayat (2) tentang kewajiban Sertifikat CDOB. Sanksi dikenakan oleh Kepala Badan, berupa:
- Peringatan
- Peringatan keras
- Penghentian sementara kegiatan
- Penutupan akses pengajuan perizinan berusaha
- Pembekuan sertifikat
- Pencabutan sertifikat
Ketentuan Peralihan
Bagi pelaku usaha yang sudah berjalan, Bab VI memberi masa transisi:
- Sertifikat lama tetap berlaku sampai masa berlakunya habis (Pasal 97 ayat 3).
- Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian tingkat nasional/provinsi diberi waktu 5 tahun, dan tingkat kabupaten/kota diberi waktu 7 tahun sejak peraturan diundangkan, untuk memenuhi Sertifikat CDOB (Pasal 97 ayat 8–9).
- Persetujuan gudang di luar lokasi pabrik yang sebelumnya tanpa masa berlaku, dicabut dan harus diajukan ulang paling lambat 6 bulan sejak peraturan ini berlaku (Pasal 97 ayat 5).
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 29 September 2026 (Pasal 99).
Dampak bagi Apotek, Klinik, dan PBF
Bagi PBF (termasuk PBF Cabang, PBF Bahan Obat, dan PBF Bahan Obat Cabang), dampak paling konkret adalah tenggat waktu ketat: pengajuan sertifikasi maksimal 6 bulan dan sertifikat harus terpenuhi maksimal 12 bulan sejak izin PBF terbit. Keterlambatan berisiko pada sanksi administratif hingga ketidakmampuan melakukan pengadaan dan penyaluran obat.
Bagi platform digital/PSE-PPMSE yang menjalankan fungsi distribusi obat elektronik, ini adalah kewajiban baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit. Pelaku usaha jenis ini perlu mengevaluasi apakah model bisnisnya termasuk dalam definisi Pasal 62 ayat (2) huruf e, dan bila ya, mulai mempersiapkan dokumen serta proses sertifikasi CDOB.
Bagi apotek dan klinik, dokumen yang tersedia tidak secara eksplisit menyebutkan apotek/klinik sebagai pihak yang wajib memiliki Sertifikat CDOB sendiri — kewajiban ini ditujukan pada PBF, PBF Bahan Obat, dan PSE/PPMSE distribusi obat. Namun demikian, apotek/klinik tetap berkepentingan untuk memastikan bahwa PBF atau platform rekanan tempat mereka berbelanja obat sudah memenuhi Sertifikat CDOB yang sah, mengingat status sertifikasi berpengaruh pada legalitas rantai pasok obat yang mereka terima. Detail teknis mengenai kewajiban verifikasi oleh apotek/klinik belum dijelaskan dalam dokumen.
Checklist Kepatuhan Praktis
- Bagi PBF baru: catat tanggal izin PBF terbit, lalu hitung mundur batas pengajuan (6 bulan) dan batas sertifikat harus terpenuhi (12 bulan).
- Siapkan dokumen permohonan sertifikasi secara elektronik sejak dini agar tidak terkena perpanjangan waktu 20 hari untuk melengkapi dokumen (Pasal 70 ayat 2).
- Pastikan anggaran untuk PNBP tersedia dan siap dibayarkan dalam 7 hari kalender sejak surat perintah bayar terbit (Pasal 71), karena biaya tidak dapat ditarik kembali.
- Bila menerima temuan inspeksi, siapkan tim untuk menyusun CAPA tahap I dan II masing-masing dalam waktu maksimal 40 hari (Pasal 72).
- Bagi penyelenggara sistem elektronik distribusi obat: evaluasi kembali apakah operasional platform termasuk kategori wajib CDOB sesuai Pasal 62 ayat (2) huruf e.
- Bagi apotek/klinik: verifikasi status Sertifikat CDOB dari PBF atau platform distribusi yang menjadi rekanan pengadaan obat.
- Catat masa berlaku Sertifikat CDOB (maksimal 5 tahun) dan jadwalkan pembaruan sebelum masa berlaku habis.
- Jika berhenti beroperasi, siapkan mekanisme pengembalian sertifikat dan pengembalian/pemusnahan obat sesuai Pasal 93.
Penutup
Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2026 menghadirkan dua perubahan besar: kepastian waktu yang lebih tegas bagi PBF baru dalam mengurus Sertifikat CDOB, dan perluasan cakupan kewajiban sertifikasi ke platform digital distribusi obat. Bagi pelaku usaha di ekosistem farmasi — mulai dari PBF, penyelenggara sistem elektronik, hingga apotek/klinik sebagai mitra rantai pasok — memahami tenggat waktu dan konsekuensi administratif dalam peraturan ini menjadi langkah awal yang penting untuk menjaga kepatuhan dan kelangsungan operasional.
Sumber
- Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik — jdih.pom.go.id
- Dokumen unduhan resmi Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2026 — jdih.pom.go.id
Tulisan ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Rujuk dokumen resmi untuk kepastian.